Category Archives: Buku – Buku

PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Oleh : Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,MH., 2009

Abstrak

Buku Pembuktian dan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu ini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian dan pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi karena akhir-akhir ini Mahkamah Konstitusi mulai menampakkan ciri khusus yang berkaitan dengan  pembuktian dan putusan peradilannya. Pembuktian yang tidak hanya mengandalkan berkas yang diserahkan oleh para pihak, namun seringkali membuat putusan yang kontroversial yang dianggap sebagai ‘ultra petitum’.

Penyusun sependapat dengan para ahli hukum yang menyatakan bahwa dalam perjalanan peradilannya, prinsip pembuktian dan proses pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengalami perubahan yang cukup menonjol. Berbagai Putusan, Peraturan maupun literatur yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi  menunjukkan adanya perubahan-perubahan tersebut.

Penulisan ini difokuskan pada substansi perubahan prinsip itu sendiri, yakni bertujuan untuk mencari  dan  menemukan   implikasi  wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi peradilannya dengan membahas jenis-jenis alat bukti, tata-cara pembuktian dan jenis putusan dan persoalan yang terkait dengan putusan  pada Perselisihan Hasil Pemilu.

Buku Pembuktian dan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu  ini disusun bagi akademisi dan atau masyarakat yang peduli kepada pembuktian dan pengambilan putusan yang tetap berada dalam batas yurisdiksi konstitusional, dengan maksud agar mempunyai wawasan tambahan tentang lingkup pembahasan yang disampaikan. Adapun pembahasan dalam buku ini tertuang ke dalam bab-bab sebagai berikut :

Bab I    : Pendahuluan, Pembuktian dan Alat Bukti

Bab II   : Jenis-Jenis Alat Bukti Dan Penggunaannya

Bab III  : Alat Bukti Keterangan

Bab IV  : Pembebanan Pembuktian dalam Pemeriksaan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilu
Bab V   : Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu
Bab VI : Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilu oleh

Komisi Pemilihan Umum

Bab VII : Penyelesaian Konflik Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Pengadilan

Negeri Menurut Teori Hukum

ASAS DAN KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh : Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,MH., 2008

Abstrak

Buku Asas dan Konsep Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh  Mahkamah Konstitusi ini membahas asas dan konsep beracara di Mahkamah Konstitusi karena sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi tahun 2003 hingga saat ini telah menampakkan ciri khusus yang berkaitan dengan  asas dan konsep peradilannya. Konsep peradilan di Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan dari segi fungsi peradilannya, yakni saat “mengadili” Perselisihan Hasil Pemilu dan saat memutus constitutional review undang-undang terhadap UUD.

Disamping itu, juga karena penyusun sependapat dengan para ahli hukum yang menyatakan bahwa dalam perjalanan peradilannya, asas dan konsep beracara di Mahkamah Konstitusi tersebut mengalami perubahan. Berbagai Putusan, Peraturan maupun literatur yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi  menunjukkan adanya perubahan-perubahan tersebut.

Penulisan ini difokuskan pada substansi perubahan konsep itu sendiri, yakni bertujuan untuk mencari  dan  menemukan   implikasi  wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi peradilannya dengan membahas  jenis-jenis fungsi peradilan, konsep berperkara dan kedudukan  hukum   para  pihak  pada Perselisihan Hasil Pemilu.

Buku Asas dan Konsep Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh  Mahkamah Konstitusi ini disusun bagi akademisi dan Voir les videos Le National Heads-Up videoPoker en ligne Championship est un tournoi de heads-up annuel aux Etats-Unis à 20 000 $ de buy-in. atau masyarakat yang peduli kepada asas dan konsep dan fungsi peradilan yang benar, dengan maksud agar mempunyai wawasan tambahan tentang lingkup pembahasan yang disampaikan.

Adapun pembahasan dalam buku ini tersusun dalam bab-bab sebagai berikut :

Bab I     : Pendahuluan ( tentang Wewenang dan Prosedur Beracara di MK)

Bab II    : Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan

Bab III                  : Istilah “Permohonan” dalam Pengajuan Tuntutan Tentang Perselisihan Hasil Pemilu

Bab IV  : Kedudukan Hukum Pemohon dalam Proses Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilu

Bab V   : Kedudukan Hukum ‘Termohon’ Dalam Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilu

Bab VI  : Kedudukan Hukum Pihak Terkait Dalam Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilu

BUKU

ARGUMENTASI DALAM ILMU HUKUM

Oleh : Dr. Nunuk Nuswardani, SH.MH., 2010

Abstrak

Di berbagai Perguruan Tinggi, materi argumentasi hukum ini merupakan materi mata kuliah baru sebagai pengganti materi mata kuliah Logika Hukum. Argumentasi hukum diperlukan pada saat seseorang membuat suatu opini hukum (legal opinion), yang di dalamnya wajib mengandung alasan hukum (legal reasoning) dan dalam alasan hukum tersebut wajib terkandung muatan logika hukum. Dengan demikian, yang dibahas pada buku ini adalah segala sesuatu yang berkenaan tentang pengetahuan dan tata-cara berargumentasi di bidang hukum.

Buku Argumentasi Hukum ini disusun berdasarkan materi-materi acuan/tulisan yang dianggap representatif dan dengan pertimbangan bahwa materi yang bersangkutan sesuai dengan situasi, kondisi keilmuan masa kini dan paling tidak sampai beberapa tahun ke depan, serta sesuai dengan situasi, kondisi terapan dalam kehidupan di dunia hukum.

Buku Argumentasi hukum ini terdiri atas 10 Bab yang disusun sesuai dengan tahapan berargumentasi sehingga tercipta suatu argumentasi yang memenuhi kriteria ‘legal reasoning’ yang berlandaskan logika hukum. Dengan demikian, harapan bahwa kehadiran buku ini untuk mempermudah stakeholder dan siapa saja yang concern dengan dunia argumentasi hukum dalam mengkaji dan memahami materi pembahasan di bidang Hukum dapat tercapai.

Adapun pembagian bab-bab dalam buku Argumentasi dalam Ilmu hukum ini terdiri atas :

BAB I  : Penalaran dan Argumentasi

BAB II : Bahasa Hukum

BAB III : Konsep dan proposisi

BAB IV : Kesesatan (fallacy)

BAB V : Penalaran deduksi dalam hukum

BAB VI : Penalaran induksi dalam hukum

BAB VII : Koherensi dan konflik hukum

BAB VIII : Rechtsvinding

BAB  IX  : Menyelesaikan masalah secara yuridis

BAB X    :  Studi kasus TUN, Hukum Perdata, dan kasus Hukum Pidana