JAKARTA — Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Prof. Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H., menyampaikan pandangan akademiknya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (9/11/2026). Pembahasan dalam rapat tersebut menitikberatkan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Dalam pemaparannya, Prof. Erma menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh melakukan penyitaan aset secara sewenang-wenang. Menurutnya, setiap tindakan penyitaan maupun pembekuan aset harus didasarkan pada alat bukti yang objektif, disertai penelusuran asal-usul serta penilaian terhadap aset yang menjadi objek perampasan.
Terkait penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB), Prof. Erma menekankan bahwa mekanisme tersebut harus tetap dilaksanakan melalui prosedur peradilan yang jelas dan diatur dalam hukum acara khusus. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya penerapan asas legalitas dan asas non-retroaktif atau larangan pemberlakuan hukum secara surut guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Selain pandangan akademisi, perwakilan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) turut menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset sitaan. PPKHI mengusulkan pembentukan mekanisme pengawasan independen yang melibatkan unsur akademisi, penilai aset (appraiser), dan praktisi hukum. Mekanisme tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi, mencegah penurunan nilai aset, serta memastikan pengelolaan aset sitaan dilakukan secara akuntabel selama proses hukum berlangsung.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (DPP AMHTNSI) mengingatkan DPR RI agar tidak terjebak pada pembentukan kelembagaan baru yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Mereka mendorong agar substansi RUU lebih difokuskan pada penguatan formulasi hukum yang proporsional, akuntabel, dan tetap berada dalam batas kewenangan negara.
Menjelang penutupan rapat yang selanjutnya akan memasuki pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), suasana RDPU sempat diselimuti duka. Pimpinan Komisi III DPR RI menyampaikan belasungkawa atas wafatnya mantan Anggota Komisi III DPR RI, Panda Nababan.
Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan mahasiswa diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset pada tahap selanjutnya. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya efektif dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum.