Jember, 11 November 2026 Dalam upaya mewujudkan transformasi institusi dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional, Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura (FH UTM) terus melakukan langkah strategis. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah dengan menggelar kegiatan benchmarking ke Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ).
Kegiatan yang berlangsung khidmat di Ruang Balai Ilmu, Gedung Dekanat Lantai 3 FH UNEJ ini secara khusus mengangkat tema sentral, yakni “Pengembangan Tata Kelola Program Studi dan Persiapan Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) dan Program Studi Doktor Hukum (S3)”.
Kunjungan strategis ini bukan sekadar agenda rutin perguruan tinggi, melainkan sebuah lompatan visioner dari FH UTM untuk terus menggenjot kualitas mutu akademik, khususnya pada jenjang pendidikan pascasarjana. Di era disrupsi pendidikan tinggi saat ini, tata kelola perguruan tinggi yang adaptif dan akreditasi yang unggul merupakan dua indikator utama yang menentukan kualitas luaran atau lulusan di mata masyarakat dan dunia kerja.
Pertemuan antar institusi pendidikan ini dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Hukum (FH UTM), Prof. Erma Rusdiana, S.H., M.H. yang didampingi oleh Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Korprodi serta pengajar S2 dan S3. Pertemuan ini menjadi sangat istimewa karena di hadiri langsung oleh Prof. Dr. Safi., S,H., M.H Sebagai Rektor sekaligus pengajar di program doktor hukum (S3) ini menegaskan betapa krusialnya agenda pengembangan program pascasarjana ilmu hukum bagi arah kebijakan strategis universitas ke depan.
Delegasi FH UTM disambut hangat oleh Dekan FH UNEJ, Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. Turut hadir mendampingi beliau adalah jajaran pimpinan strategis FH UNEJ, di antaranya Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Dr. Halif, Koordinator Program Studi S2 Ilmu Hukum Al Khanif, Ph.D., serta Koordinator Program Studi S3 Ilmu Hukum Dr. Fanny Tanuwijaya. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para koordinator konsentrasi dan kepala laboratorium di lingkungan FH UNEJ, yang membuat jalannya diskusi menjadi semakin komprehensif dan menyentuh akar teknis pengelolaan.
Menariknya, di balik diskusi akademik yang berbobot, kegiatan ini juga diwarnai dengan nuansa nostalgia dan kekeluargaan yang erat. Diketahui, Dekan FH UTM Prof. Erma Rusdiana merupakan salah satu alumni kebanggaan dari Program Studi S1 Ilmu Hukum FH UNEJ. Fakta historis ini menjadikan kegiatan benchmarking tidak hanya sebatas forum pertukaran pengalaman kelembagaan atau urusan birokrasi semata, tetapi lebih dari itu, menjadi momentum berharga untuk mempererat hubungan akademik, historis, dan kekeluargaan antar-kedua fakultas terkemuka di Jawa Timur ini.
Memasuki sesi diskusi inti, kedua fakultas bertukar pengalaman secara terbuka dan mendalam mengenai berbagai strategi pengembangan tata kelola program studi, dengan titik berat pada jenjang strata dua (magister) dan strata tiga (doktor). Mengelola pendidikan pascasarjana tentu memiliki tingkat kompleksitas yang jauh berbeda dibandingkan dengan jenjang sarjana. Oleh karena itu, dibutuhkan grand design tata kelola yang tidak hanya rigid secara aturan, namun juga fleksibel terhadap dinamika riset hukum modern.
Salah satu aspek teknis yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah urgensi penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pendidikan pascasarjana. SOP ini mencakup seluruh siklus hidup akademik mahasiswa, mulai dari proses awal perkuliahan, administrasi akademik, pembimbingan tesis maupun disertasi, hingga pada tahapan penyelesaian studi mahasiswa.
Keberadaan SOP yang jelas, terukur, dan terimplementasi secara konsisten dinilai sangat vital. Dalam konteks pendidikan tinggi hukum, SOP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penjaminan mutu. SOP yang baik akan sangat mendukung efektivitas pengelolaan program studi, meminimalisasi bottleneck atau hambatan dalam proses bimbingan tugas akhir, serta secara langsung mendorong mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu (on time graduation). Masa studi mahasiswa pascasarjana yang ideal merupakan salah satu poin krusial yang selalu menjadi perhatian asesor dalam proses penilaian akreditasi.
Selain membahas SOP, benchmarking ini juga secara khusus membedah peta jalan pengembangan Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH). Dunia hukum yang terus berkembang menuntut perguruan tinggi untuk selalu melakukan upgrading terhadap kurikulum yang diajarkan agar senantiasa relevan dengan tantangan zaman dan kebutuhan penegakan hukum di Indonesia.
Pembahasan mendalam menyoroti rencana strategis terkait peningkatan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dalam kurikulum S2. Rencana penyesuaian beban SKS ini bukanlah tanpa alasan, melainkan merupakan bagian integral dari upaya penguatan penyelenggaraan pendidikan dan revitalisasi kurikulum. Dengan struktur SKS yang lebih komprehensif, diharapkan mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat lebih banyak mendapatkan asupan materi yang berfokus pada analisis kritis, metodologi penelitian hukum yang mutakhir, serta spesialisasi konsentrasi yang lebih tajam.
Pertukaran pandangan dan pengalaman best practice dari FH UNEJ yang telah lebih dulu mengimplementasikan beberapa kebijakan strategis, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi FH UTM. Melalui serapan informasi ini, FH UTM dapat merumuskan formulasi pengembangan kebijakan akademik yang lebih adaptif, modern, dan tentunya responsif terhadap kebutuhan pendidikan hukum pascasarjana di tingkat nasional maupun global.
Muara dari seluruh agenda pembahasan dalam benchmarking ini adalah pada suksesi akreditasi. Seperti diketahui, Persiapan Akreditasi Program Studi Magister Hukum (S2) dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum (S3) membutuhkan kesiapan berlapis dari seluruh elemen fakultas. Penilaian akreditasi masa kini dari lembaga akreditasi tidak hanya terpaku pada kelengkapan borang di atas kertas, tetapi juga menuntut bukti empiris terkait tata kelola yang good governance, luaran penelitian dosen dan mahasiswa, serta kepuasan pengguna lulusan (stakeholder).
Bagi institusi sebesar UTM yang terus memacu diri masuk dalam jajaran universitas berkelas dunia (World Class University), memiliki program pascasarjana dengan predikat akreditasi yang unggul adalah sebuah keharusan mutlak. Akreditasi yang maksimal tidak hanya akan mengangkat prestise institusi, namun juga memberikan garansi kualitas akademik bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang ingin menimba ilmu di Pulau Madura.
Melalui momentum kegiatan benchmarking di Jember ini, FH UNEJ dan FH UTM tidak sekadar mengakhiri pertemuan dengan sesi seremonial. Lebih jauh, kedua institusi pendidikan tinggi hukum ini berkomitmen kuat untuk terus saling berbagi pengalaman ( knowledge sharing ), memperkuat kolaborasi lintas tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta mengadopsi praktik-praktik baik (best practices) dalam pengelolaan pendidikan.
Langkah kolaboratif ini sekaligus menjadi fondasi strategis dalam memantapkan persiapan akreditasi Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum ke depannya. Dengan sinergi yang terus dirawat, FH UTM optimistis mampu mengimplementasikan tata kelola perguruan tinggi yang paripurna, guna meningkatkan kualitas mutu akademik mahasiswa, melahirkan yuris-yuris pascasarjana yang berintegritas, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan daya saing institusi Universitas Trunodjoyo Madura di kancah pendidikan nasional dan internasional.
Ke depannya, hasil rumusan dan evaluasi dari kegiatan benchmarking ini akan segera ditindaklanjuti oleh gugus tugas penjaminan mutu di lingkungan FH UTM, untuk diintegrasikan ke dalam peta jalan ( roadmap ) pengembangan program studi, menyongsong visitasi akreditasi di waktu mendatang.(yud)